Buku Hukum Antargolongan, suatu pengantar, ternyata telah memenuhi suatu kebutuhan, baik untuk kalangan mahasiswa maupun para sarjana Hukum, yang berkecimpungan dalam bidang Hukum Antar Tata Hukum.
Akhirnya RUU tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan uu no.25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah (RUU otonomi daerah) disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna dewan yang dipimpin wakil ketua DPR RI/Soetarjogoertino (FPDIP) di gedung nusantara DPR RI
Terbitan KHUP bersama KUHAP dimaksudkan agar para penegak hukum dengan mudah dan praktis membawa dan memakainya,begitu pula para mahasiwa dan kalangan hukum yang lainrnDengan membawa satu jilid buku, maka KUHP dan UU no. 1 Thn 1946 Beserta KUHAP dan peraturan pelaksanaannya,yaitu PP No.27 Tahun 1983 sudah ditangan.
Maanfaat terpenting dengan tulisan buku ini KUHP Dan KUHAP yang ditunjukan kepada masyarakat luas,mahasiswa dan praktisi hukum adalah memberikan tidak hanya pengertian yang tersurat dalam KUHP,namun juga yang tersirat didalamnya sehingga maksu dan penerapannya tidak melenceng dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang