Permasalahan korupsi dalam era milenium ketiga ini juga semakin marak karena tidak hanya terjadi di Indeonsia, namun telah menjadi masalah dunia sehingga konvensi bilateral maupun multiteral menyangkut pemberantasan korupsi dirasakan semakin perlu. Dengan memperhatikan materi yang terdapat dalam konvensi, sebenarnya banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila Indoensia melakukan kerjasama inter…
Hukum Pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum di suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat. Untuk mencapai tahap seperti itu, diperlukan penegak hukum yang jujur lagi berwibawa serta cakap.
Buku ini merangkum berbagai isu aktual hukum pidana. Pembahasan dibuka dengan pembaruan hukum pidana dari era kolonial ke era nasional. Kemudian mengenai kebijakan penegakan hukum pidana, dan pengipasan berbagai bentuk kejahatan seperti the White Collar Crime, pencucian uang kejahatan, Mayantara, Hukum Lingkungan, KKN ( korupsi, kolusi dan Nepotisme), mal praktik dokter dan pelanggaran hak cipta.
Perbandingan Hukum Pidana merupakan media kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri sen…
Dalam substansi Hukum Hukum Pidana ini sudah mengandung sistematika. Perkembangan hukum pidana potensial yang bersambung dengan hukum pidana masa kini dan masa depan. Dalam kupasan dari Bab I - Bab XIV, dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang membicarakan asas legalitas dan asa nulum delictum nulla poena sine pravelia legi poenale. Terhadap kadua asas tersebut terbuka kemungkinan adanya kel…
Buku ini menyaikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indoensia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang …
Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dulu. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilu penegtahuan, teknologi dan infromasi sudah berk…
REformasi Perpajakan tidak berhenti begitu saja tetapi terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian. Pada tahun 1991 perubahan pertama dilakukan terhadap pajak dilaksanakan, diadakan lagi serangkaian perubahan terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang M…
Perkembangan dan permasalahan di bidang penyiaran ini telah menjadi topik penting dalam berbagai forum, bai di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Lembaga-lembaga terkait seperti Kementrian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indoensia, Majelis Ulama Indoensia dan Berbagai kalangan, khususnya para penyidik, agamawan, sosial dan aktivis perlindungan anaka dan pemerhatio masalah-masa…
Pembahasan Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indoensia yang dikaji dalam buku ini merupakan materi hukum yang jarang sekali dikupas dengan pendekatan ilmu hukum. Buku ini mengupas rekontruksi sistem yang mencakup komponen satruktur, substansi, dan kultur pabean yang diawali dengan sejarah hukum pabean dengan aspek-aspek hukum lain yang terkait, kemudian diakhiri dengan formalitas pabean. Karena …