Demokratisasi melalui civil society mengandaiakan terbentuknya entitas masyarakat yang relatif otonom dari intervensi negara, dan tersedianya ruang publik bebas bagi suatu bentuk komunikasi yang tidak terdistorsi. Tersedianya dua kondisis ini, yaitu otonomi dan kebebasan ruang publik, merupakan prasyarat bagi terbentuknya tatanan kehidupan bernegara yang demokrstis. Pemberdayaan civil society s…
Buku ini akan mengulas tentang mekanisme hubungan pusat-daerah terutama terkait dengan kedudukan dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. selain itu penulis akan mencoba pula untuk mengulas tentang konsep dekonsentrasi, implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam kurun waktu masa orde baru sampai era reformasi serta permasalahan yang menyertainya.
Buku ini mencoba memberikan gambaran mengenai wilayah negara dan ketertarikannya dengan hukum nasional khususnya dalam menjamin kedaulatan wilayah dan integritas bangsa dan negara, termasuk di dalamnya tentang pengaturan hukum wilayah negara serta hak negara lain di wilayah teritorial Indonesia khususnya perairan dan udara.
Berkaitan dengan perbatasan antarnegara, hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antarnegara. Hukum internasional secara jelas dan tegas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antarnegara , tanpa harus mempengaruhi klaim oleh para pihak. Hal ini da…