Himpunan Ketetapan - Ketetapan MPR 1983rndisertai :rnKetetapan MPR Nomor II/MPR/1973rnKetetapan MPR Nomor II/MPR/1978
Pengadaan Jasa Konsultasi Dan Jasa Lainya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahrnDilampirkan dengan :rn-Perencanaan Umum Pengadaan Jasa rn-Tata Cara Pemilihan Penyediaan Jasa Konsultasi Berbentuk Badan UsaharnTata Cara Pemilihan Penyediaan Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan rn-Tata cara penyedia Jasa Lainnyarn-Tata Cara Pemilihan Swakelola
Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah
Susunan dalam satu naskah dari UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama,perubahan kedua,perubahan ketiga dan perubahan keempat
Peraturan Peraturan Baru Lepegawaian 1981 Tentangrn- Pelaksanaan latihan Pra Jabatanrn-Tindakan administratip dan hukuman disiplin pegawai negeri yang memiliki/menggunakan ijazah palsu/aspalrn-Pelaksanaan ujian dinasrn-Tanggung jawab fungsionil pendidikan dan latihanrn-Perawatan tunjangan cacat dan uang duka pegawai negeri sipil
Berdasarkan masa berlakunya,guna mempermudah pembaca perbandingan dalam hal mana saja terdapat persamaan dan perbedaannyarnuntuk itu pula kami buat urutannya sebagai berikut;rn- UUD 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945rn- UUD RI serikat sementara yang mulai berlaku 17 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950rn- UUD RI sementara yang berlaku mulai 17 Agustus 1950,hingga kita kembali pada UUD 1945,berd…
Dalam risalah ini terdapat beberapa istilah jepang yang kami biarkan sebagaimana adanya,istilah istilah tersebut beserta artinya,terlampir dengan kata pengantar ini
Penerbitan buku UUD 1945 adalah untuk memberikan iformasi kepada masyarakat tentang susunan resmi UUD RI 1945 sekaligus merupakan dukungan Sekretariat jendral MPR kepada MPR dalam melaksanakan kegiatan sosialisai UUD RI 1945
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. olehkarenanya maka Pemerintah Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbinga…