Ditapis dengan
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984
sesuai dengan pearaturan pemerintah No. 38. Tahun 1983, Undang-undang RI No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di singkat PPN dinyatakan mulai berlaku 1 juli 1984.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 395 hlm,; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.04 IND p1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Bahwa efesien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix, 481 hlm,; 24,5cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 IND u1
Buku Panduan Bendaharawan
Sebagimana ditentukan dalam undnag-undang perpajakan, para bendaharawan daerah dan pememgang kas daerah ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan penyetor beberapa jenis pajak negara, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 548 hlm,;24cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.72 IND b1
Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadiatau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-bearnya kemakmuran rakyat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 621 hlm,; 23cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.04 IND s1
Yurisprudensi Jawa Barat
Penelitian dan tata cara kerja yang dilakukan oleh bagian pidana, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bagian perdata sebagaimana telah diuraikan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 97 hlm,; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 IND y1
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Dengan Petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, sehubungan dengan pembuatan penyusun buku ini mengenai ekonomi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari krisis diberbagai bidang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix, 134 hlm,; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 IND u1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negra Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-3250-07-2
- Deskripsi Fisik
- xi, 185 hlm,; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.03 IND u1
Mekanisme Pemerintahan Di Daerah
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 532 hlm,; 21,5cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6
Lembaga Daerah
Bahwa diterbitkannya Lembaga Daerah ini yang mendalam dari berbagai pihak.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 102 hlm,; 21,3cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 IND l1
Manual Administrasi Barang Daerah IV A
Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengolaan barang daerah dipandang perlu adanya buku petunjuk pelaksanaan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 431 hlm,; 20,7cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 353.2 IND m1
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah