Hukum pemerintahan Daerah: kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Pembenahan Organisasi Penyelenggara Kebijakan Publik

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Hukum pemerintahan Daerah: kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Pembenahan Organisasi Penyelenggara Kebijakan Publik

Text

Hukum pemerintahan Daerah: kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Pembenahan Organisasi Penyelenggara Kebijakan Publik

Thohir, Syahri - Nama Orang;

Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Kegagalan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang belum dilaksanakan secara proporsional itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan yang melahirkan anatara lain tuntutan untuk memisahka diri dan tuntutan keras agar otonomi daerah ditingkatkan pelaksanaannya.

Ketersediaan

Belum memasukkan lokasi Belum memasukkan lokasi

S201422531

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 6
Penerbit: Yogyakarta : Deepublish., 2013
Deskripsi Fisik: xvii, 250 hlm.; 20 cm
Bahasa
ISBN/ISSN: 978-602-280-080-4
Klasifikasi: 352.14
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Ed I
Subjek: Hukum pemerintahan Daerah
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar