Dalam Rangka memenuhi permintaan masyarakat akan buku-buku yang bersifgat informatif terhadap gerakan komunis di Indonesia maka kini oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan telah diterbitkan kembali Buku rangkaian peristiwa pemberontakan Komunis di Indonesia yang merupakan cetakan yang kedua.
Buku ini merupakan rekontruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD UUD 1945 maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945 serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicitatakan. pemaparan secara kritis dalam mengartikulasi keuangan negara dalam UUD 1945 semata-ma…
Transparency in Global Change examines the quest for information excange in an in creasingly internasional open society. Recent transformations in goverments and cultures have brought about a surge in the pursuit of knowledge in areas of law. trade, professions, investmenst, aducation, and medical practice among others.
Tulisan ini lebih berorientasi ke belakang guna melihat konfigurasi politik serta menelusuri sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada pasca proklamasi pada era demokrasi terpimpin maupun pada era orde baru. Pada bab-bab terakhir, penyorotannya lebih ditekankan kepada pelaksanaan otonomi daerah dalam hubungannya dengan persaing…
Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004
Pemberian otonomi kepada daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, melainkan juga mendorong aktivitas daerah dan masyarakat untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting dalam usaha memajukan daerahnya. Pemerintahan tidak saja dituntut menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengelola dan memanfaatka sumber daya yang memiliki secara o…
Perubahan undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintahan maupun pemerintahan daerah dan segenap jajarannya. Hal ini dimaksudkan agara dalam implementasinya tidak timbul berbagai konflik baik anatara pemerintahan dengan daerah maupun anatar daerah sendiri, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pemberlakuan Undang-Unda…
Materi yang disajikan dalam buku ini berupaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di atas berdasarkan hasil studi mendalam yang telah dlakukan oleh penulis selama 3 tahun ( 2001-2004) di empat [provinsi. Sebanyak lebih kurang 376 orang elite penyelenggara pemerintah daerah (birokratdan politisi di lokasi penelitian) telah diwawancarai sebagai narasumber dan dari hasil kajian yang etlah dil…
Dengan mengkaji secara kritis berbagai dimensi masalah dan strategi membangun daerah di era otda, buku ini dirancang dengan kajian teori , studi mepiris maupun ilmiah populer/. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah. Bagaimana menyususn perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat dan menangkap peluang bisnis di daerah. B…
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah