Buku ini pada dasarnya mengemukakan sebuah ide usulan politik hukum yang didasarkan pada penelitian sebelumnya, yang sangat mungkin masih banyak kekurangan. Untuk itu pembaca diharapkan dapat membandingklan dengan hasil penelitian lain yang mungkin juga ada dalam rangka mengusulkan politik hukum yang tepat diberlakukan untuk mengatur masyarakat plural nilai. Dibalik semua ini, penul;is mempunya…
Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional tampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan dalam perundang-undangan mengenai hak-hak korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undangan nasional, permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kej…
Dalam buku ini diuraikan dan dibahas selain bahan hukum yang bersifat umum, juga materi ilmu pengetahuan hukum yang berlaku di tanah air berdasarkan UUD 45, antara lain: Pendidikan Hukum dewasa ini, arti dan mengetahui tujuan hukum manusia dalam masyarakat, Peraturan Hidup Kemasyarakatan, Pembagian Hukum dalam Negara, Memahami Perbedaan Hukum Perdata dengan Hukum Pidana, Hubungan Hukum Antarpen…
Dalam Rangka penegakkan ketentuan perpajakan, undang-undang perpajakan memberikabn kewenangan kepada fiskus (aparat pajak) untuk melakukan pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Untuk memberikan keadilan, undang-undang perpajakan juga memberikan hak kepada wajib upaya hukum dapat dilakukan Wajib pajak baik yang penyelesaiian sengketany…
Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi berperan melakukan pembangunan hukum melalui putusan-putusannya. Putusan Mahkamah Agung yang emmenuhi kriteria Yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum formal karena rumusan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan pedoman penyelesaian atas berbagai sengketa yang sejenis.
Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi Masyarakat sering kali pahjak dianggap sebagai beban, mengingat setiap anggota masyarakat yang ememnuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus emmbayar pajak yang dieknakan…
Buku ini adalah satu rangkaian Seri hukum pajak Indoensia yang membahas tentang ketentuan Hukum Pajak Material. Pembahasan dalam buku ini meliputi objek Pajak; subjek pajak; dan wajib pajak; saat dan tempat pajak terutang , tahun pajak serta masa pajak dasar pengenaan pajak batas tidak kena pajak; tarif pajak dan cara penghitungan pajak; pengenaan pajak serta pengurangan pajak. Dengan membaca b…
Buku ini adalah salah satu rangkaian Seri Hukum Pajak Indeonsia, yang emmbahas tentang ketentuan Hukum Pajak Formal, yang mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan Hukum Pajak Material menjadi suatukenyataan. Dalam buku ini dibahas cara- cara penyelenggaraan pemungutan pajak, antara lain mengenai penetapan suatu utang pajak, pengawasan oleh pemerintahan terhadap penyelenggaraannya, kewajib…
Hak-hak Asasi Manusia Pada dasarnya merupakan sistem gagasan yang mengandung unsur-unsur kesadaran masyarakat dan merupakan hasil proses-proses sosial yang berlangsung sepanjang sejarah. Di dalam perwujudannya, hak-hak asasi manusia senantiasa tidak telepas dari kondisi sosial-ekonomi dan sistem politik pada masyarakat yang bersangkutan serta dimensi-dimensi ideologis yang melekat di dalam set…
Dalam UUD 1945 Tidak ditentukan secara tegas bagaimanakah pembentukan majelis permusyawaratan rakyat. Dari Pasal 5 pasal UUD tentang Majelis itu tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pembentukan badan tertinggi dalam negara.